Gerindra bantah revisi UU Kementerian Negara yang seharusnya mengakomodir Prabowo dan menambah jumlah menteri

banner 468x60

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden DĽR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabu Subianto menambah jumlah menteri. Padahal, kalau ada revisi undang-undang menteri, tidak akan mengakomodir sejumlah menteri tertentu, kata Dasco, Selasa, 14 Mei 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengklaim rencana revisi undang-undang kementerian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nomenklatur pemerintahan. “Juga bagaimana mengoptimalkan dan memaksimalkan kerja kabinet ke depan,” kata Dasco.

banner 336x280

Ia mengatakan, hingga saat ini, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak pernah membahas penambahan jumlah kementerian. Menurut Dasko, Prabowo belum membahas nama-nama orang yang akan mengisi kabinetnya nanti.

“Pembahasan bagaimana pengisian kabinet, siapa yang duduk di kabinet, berapa jumlah (kementerian) di kabinet tidak pernah dibicarakan,” kata Dašco. Karena tidak dibicarakan, kata Dasco, maka Prabowo juga tidak sempat bertemu dengan orang-orang calon menteri.

Diketahui, pembahasan penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 di masa depan pemerintahan Prabowa menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Namun penambahan jumlah kementerian memerlukan revisi UU No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara. Pasal 15 UU Kementerian Negara menyatakan jumlah kementerian maksimal 34 kementerian.

Rancangan undang-undang Kementerian Luar Negeri (RUU) tersebut telah masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) sejak diajukan pada tahun 2019. Rancangan undang-undang Kementerian Luar Negeri, dikutip dari laman resmi RI, terdaftar pada nomor 16 Undang-Undang Prolegnas 2022-2024 sebagaimana rancangan DPR mulai 10 Mei 2024.

Periklanan

Sementara itu, Dasco mengatakan, saat ini Prabowo lebih fokus mempersiapkan program-program di atas standar yang dijanjikan pada masa kampanye Pilpres 2024, antara lain program makan siang di sekolah dan program susu.

READ  Mengetahui Peraturan Tentang Pemutusan Sewa Rumah Di Jambi Versi Kami

Dasco mengatakan, saat ini program makan siang dan susu gratis yang diberikan kepada Prabowo masih belum final. “Masih dikaji dan masih berjalan melalui simulasi, dan juga dilakukan studi banding ke beberapa negara yang berhasil melaksanakan program makan siang,” kata Wakil Presiden DLR RI.

Program makan siang gratis merupakan program yang ditawarkan pasangan pemenangan Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut mereka, salah satu programnya adalah menurunkan angka stunting.

Pilihan Editor: Peserta UTBK: Soal sulit, kisi-kisi soal gelombang 1 tidak membantu



Quoted From Many Source

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *